Fakultas Kehutanan Universitas Jambi Adakan Seminar Rutin Forestry

Lebih dari 70 peserta hadir dalam Seminar Rutin Forum Forestry yang diselenggarakan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Jambi. Seminar dilakukan di Ruang Zwageri, Gedung Laboratorium Dasar dan Terpadu Lantai III, Fakultas Kehutanan. Seminar yang telah dilakukan kedua kalinya pada hari Selasa, 25 Agustus 2015 ini masih mengangkat tema tentang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Sama seperti seminar rutin yang telah diadakan tanggal 16 Juni 2015 yang lalu, dalam kesempatan ini juga ada dua pemateri. Pemateri pertama berasal dari Universitas Jambi, Ir Gindo Tampubolon MS. Ir Gindo menyampaikan tentang Pengelolaan Lahan Marginal di Kawasan KPH. Adapun pemateri kedua adalah Musri Nauli SH dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Jambi. Musri Nauli menyampaikan materi tentang Kearifan dan Pengetahuan Lokal dalam Konteks Pengelolaan Hutan di KPH.

Menurut Ir Gindo, hutan di Jambi dibagi menjadi beberapa kawasan hutan. Kawasan hutan tersebut baik hutan lindung dan hutan produksi memiliki kesuburan tanah yang tergolong masam (ultisol, histosol, dan spodosol) dan tidak masam (andosol, dsb). Ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan. Tanah masam memiliki PH rendah, kejenuhan basa yang menunjukkan kapasitas tukar kation tanah masam juga tergolong rendah. Dengan demikian kesuburan tanahnya juga rendah. Adapun di kawasan perbukitan, permasalahannya ialah banyaknya batu sehingga sulit dikelola secara mekanis.

Ir Gindo juga menyampaikan bahwa tanah masam umumnya berada pada lokasi Eks HPH, baik yang belum memiliki izin usaha pemanfaatan (IUPHHK-HTI) maupun yang sudah ada izin usaha pemanfaatan. Cara menyuburkan kembali tanah tersebut, bagi yang belum berizin ialah dengan reboisasi yakni menambahkan pupuk kompos dan bahan anorganik lainnya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal ini yaitu pemetaan, pemilihan jenis tanaman, penerapan konsep agroekoteknologi (menyesuaikan dengan kebutuhan ekologi, tanah, dll), koservasi tanah dan air, pendampingan, dan sebaginya.

Apakah seluruh lahan dengan kelerengan dibawah 40% dimanfaatkan? Dalam IUPHHK-HTI tidak diberikan batasan tingkat kelerengan yang akan dikelola oleh pemegang izin, tetapi pihak perusahaan mengelola lahan berkelerengan >45% sebagai lahan konservasi atau Hutan produksi terbatas. Perlu penegasan pemerintah untuk lahan berkelerengan >45%.

Sementara dari hasil pemaparan Musri Nauli, dapat disimpulkan bahwa masyarakat melihat hutan dari manfaatnya, warisan nenek moyang yang akan digunakan untuk penopang hidupnya. Sementara pemerintah memandang hutan sebagai wilayah teritori, milik negara yang semuanya menjadi hak negara.

Dalam mengelola hutan, pemerintah membuat klasifikasi tanah, status kawasan hutan, aturan dan larangan yang hanya berbasiskan kajian ilmiah. Sementara masyarakat memiliki kearifan tersendiri dalam mengelola hutan, juga memiliki aturan dalam menjaga hutannya seperti yang disampaikan oleh Musri Nauli. Namun ironi, kedua sumber pengetahuan itu bergerak sendiri-sendiri sehingga meskipun kita melahirkan banyak teori dan mencetak banyak ahli di bidang kehutanan, hutan kita masih terus berkurang, tanah masih tetap marjinal. Tugas kita bersama adalah bagaimana kita mampu mnegakomodir dan menyatukan kedua pemahaman ini agar hutan dapat dikelola secara lestari dan kita dapat mengambil manfaatnya.

Download Makalah

Makalah Pemateri 1

Makalah Pemateri 2

Please like & share:

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *